Penegakan hukum di laut merupakan sebuah tantangan besar yang harus dihadapi oleh negara-negara maritim seperti Indonesia. Tantangan ini muncul karena lautan merupakan wilayah yang sulit untuk diawasi dan seringkali menjadi tempat untuk berbagai kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan narkoba, dan penyelundupan manusia.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut Indonesia, Laksamana Muda Aan Kurnia, penegakan hukum di laut memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut. “Kita harus bekerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada di laut, agar keamanan dan kedaulatan negara tetap terjaga,” ujarnya.
Salah satu solusi untuk meningkatkan penegakan hukum di laut adalah dengan menggunakan teknologi canggih seperti satelit dan drone untuk mengawasi perairan laut secara real-time. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Riyanni Djangkaru, teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi dan menindak para pelaku kejahatan di laut. “Dengan menggunakan teknologi canggih, kita dapat memperkuat penegakan hukum di laut dan melindungi sumber daya laut yang ada,” kata Riyanni.
Namun, penegakan hukum di laut juga memerlukan kerjasama dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Koordinator Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, Arifsyah Nasution, partisipasi masyarakat dalam melaporkan kegiatan ilegal di laut sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum dalam menindak para pelaku kejahatan. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian laut dan sumber daya alamnya,” ujar Arifsyah.
Dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak dan penerapan teknologi canggih, diharapkan penegakan hukum di laut dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga, keamanan dan kedaulatan negara di wilayah laut dapat tetap terjaga dengan baik.