Peran penting penegakan hukum maritim dalam meningkatkan keamanan wilayah Kediri memang tidak bisa dianggap remeh. Sebagai daerah yang memiliki potensi bahari yang besar, Kediri membutuhkan penegakan hukum yang kuat untuk melindungi sumber daya alamnya dan mencegah tindakan kriminal di laut.
Menurut Kepala Kepolisian Resort Kediri, AKBP Budi Santoso, penegakan hukum maritim merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya memelihara keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Kediri. “Kami terus meningkatkan patroli di perairan Kediri untuk mencegah berbagai tindakan ilegal seperti pencurian ikan, penangkapan lobster secara ilegal, dan perdagangan manusia,” ujar AKBP Budi.
Selain itu, peran penting penegakan hukum maritim juga dapat membantu dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum maritim yang efektif dapat mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. “Dengan adanya penegakan hukum yang kuat, para pelaku ilegal akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan lingkungan dan ekonomi daerah,” ujar Prigi.
Namun, tantangan dalam penegakan hukum maritim di wilayah Kediri juga tidak bisa dianggap enteng. Kurangnya sarana dan prasarana, serta minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut menjadi hambatan utama dalam upaya penegakan hukum maritim.
Untuk itu, perlu adanya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah Kediri. Melalui kerjasama yang baik, diharapkan penegakan hukum maritim dapat semakin efektif dan mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap sumber daya alam dan keamanan wilayah Kediri.