Penegakan hukum perikanan di Indonesia merupakan sebuah tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Tantangan tersebut meliputi berbagai masalah seperti illegal fishing, penangkapan ikan yang berlebihan, dan perusakan lingkungan laut. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum perikanan di Indonesia membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. “Kita perlu meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa hukum perikanan benar-benar ditegakkan dengan baik,” ujar Prigi.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah peningkatan pengawasan dan patroli di perairan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP), Agus Suherman, yang menyatakan bahwa “tanpa pengawasan yang ketat, penegakan hukum perikanan tidak akan efektif.”
Selain itu, perlu juga adanya kerjasama regional dalam hal penegakan hukum perikanan. Ketua Komisi IV DPR RI, Sudirman Saad, menekankan pentingnya kerjasama antar negara dalam mengatasi masalah illegal fishing. “Kita harus bersatu untuk melawan praktik illegal fishing yang merugikan negara kita,” ujarnya.
Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta peningkatan pengawasan dan patroli di perairan Indonesia, diharapkan penegakan hukum perikanan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif. Dengan demikian, sumber daya kelautan Indonesia dapat terjaga dengan baik untuk generasi mendatang.