Tantangan dan hambatan dalam penyidikan kasus perikanan di Indonesia memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi kelancaran proses penyidikan tersebut.
Salah satu tantangan utama dalam penyidikan kasus perikanan di Indonesia adalah minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang ini. Menurut Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saut Situmorang, “Kita masih kekurangan orang yang ahli dalam bidang perikanan untuk melakukan penyidikan dengan baik. Hal ini tentu menjadi hambatan tersendiri dalam menangani kasus-kasus perikanan yang kompleks.”
Selain itu, hambatan lain yang sering dihadapi adalah minimnya kerja sama antara lembaga terkait dalam penegakan hukum perikanan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice, Mas Achmad Santosa, “Kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya masih belum optimal dalam menangani kasus-kasus perikanan ilegal di Indonesia. Hal ini tentu menjadi tantangan besar dalam upaya memberantas praktik perikanan ilegal di Indonesia.”
Selain faktor internal, faktor eksternal seperti minimnya dukungan dari masyarakat juga menjadi hambatan dalam penyidikan kasus perikanan di Indonesia. Menurut Kepala Bidang Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Rasio “Dukungan dari masyarakat sangat penting dalam memberantas praktik perikanan ilegal di Indonesia. Tanpa dukungan dari masyarakat, upaya penegakan hukum akan sulit dilakukan.”
Untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam penyidikan kasus perikanan di Indonesia, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat kerja sama antar lembaga terkait, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Dengan demikian, diharapkan proses penyidikan kasus perikanan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif.