Upaya Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Laut di Indonesia sangat penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban laut di negara kepulauan ini. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, penegakan hukum di laut merupakan hal yang sangat vital untuk menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, upaya hukum harus dilakukan secara tegas dan efektif.
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana laut termasuk dalam kategori kejahatan lingkungan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum dalam menjaga kelestarian laut dan ekosistemnya.
Salah satu upaya hukum yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia adalah dengan memperkuat kerjasama antar lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Profesor Hukum Kelautan dari Universitas Indonesia, Dr. Hikmahanto Juwana, yang menyatakan bahwa kolaborasi antar lembaga merupakan kunci utama dalam penanganan tindak pidana laut.
Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi hal yang sangat penting dalam upaya hukum tersebut. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), Alghiffari Aqsa, aparat penegak hukum harus terus melakukan pelatihan dan pendidikan agar mampu menghadapi tantangan dalam penegakan hukum di laut.
Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, upaya hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia juga harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menekankan pentingnya penguatan kerjasama internasional dalam penanganan tindak pidana laut.
Dengan adanya upaya hukum yang kuat dan efektif, diharapkan penegakan hukum di laut dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana laut. Sehingga, keamanan dan ketertiban laut di Indonesia dapat terus terjaga dan terpelihara dengan baik.