Sumber daya laut merupakan salah satu aset alam yang sangat berharga bagi Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya laut dalam peraturan hukum Indonesia sangatlah penting untuk dilakukan. Menurut Dr. Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Pengelolaan sumber daya laut harus dilakukan secara bijaksana agar dapat bertahan untuk generasi mendatang.”
Pengelolaan sumber daya laut dalam peraturan hukum Indonesia memiliki tujuan utama untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, ahli hukum laut dari Universitas Indonesia, yang menyatakan bahwa “Pengelolaan sumber daya laut harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.”
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, pengelolaan sumber daya laut diatur secara komprehensif mulai dari penangkapan ikan, pengelolaan habitat laut, hingga pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Namun, implementasi pengelolaan sumber daya laut dalam peraturan hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dr. R. Agung Wicaksono, Direktur Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, mengungkapkan bahwa “Permasalahan utama dalam pengelolaan sumber daya laut adalah adanya praktik illegal fishing dan kerusakan lingkungan laut.”
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa sumber daya lautnya tetap lestari untuk masa depan yang lebih baik.