Konflik laut merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia. Konflik ini dapat terjadi antara masyarakat nelayan, perusahaan perikanan, atau bahkan antar negara yang berbatasan dengan Indonesia. Untuk mengatasi konflik laut ini, peran pemerintah dan masyarakat sangatlah penting.
Pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam penyelesaian konflik laut. Menurut Pakar Hukum Kelautan, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, pemerintah harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terkait pengelolaan sumber daya laut. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik antara masyarakat nelayan dan perusahaan perikanan yang seringkali bersaing dalam penangkapan ikan.
Selain itu, masyarakat juga harus turut serta dalam mengatasi konflik laut. Dalam sebuah wawancara dengan Ketua Asosiasi Nelayan Indonesia, Bapak Suharto, beliau menegaskan pentingnya kerja sama antar nelayan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. “Kita sebagai masyarakat harus saling mendukung dan bekerja sama dalam menjaga sumber daya laut agar tetap lestari,” ujarnya.
Upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi konflik laut juga telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Menurut Lembaga Pengelola Dana Pesisir dan Laut, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam program pengelolaan sumber daya laut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelestarian lingkungan laut.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mengatasi konflik laut memerlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat. Dengan kerja sama yang baik antara kedua belah pihak, diharapkan konflik laut dapat diminimalisir dan sumber daya laut dapat terjaga dengan baik untuk generasi mendatang. Semoga Indonesia tetap menjadi negara maritim yang sejahtera dan lestari.