Kebijakan penguatan pertahanan maritim untuk menanggulangi ancaman laut di Indonesia menjadi hal yang semakin mendesak untuk diperhatikan. Pasalnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang luas dan rentan terhadap berbagai macam ancaman, mulai dari pencurian ikan ilegal, perdagangan manusia, hingga terorisme maritim.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, kebijakan penguatan pertahanan maritim ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. “Kita harus memastikan bahwa wilayah laut Indonesia aman dan terjaga dari berbagai ancaman,” ujarnya.
Para ahli pertahanan juga menekankan pentingnya kebijakan ini. Menurut Prof. Dr. Salim Said, pakar keamanan dari Universitas Indonesia, “Penguatan pertahanan maritim harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah, mengingat potensi ancaman yang semakin kompleks di wilayah laut Indonesia.”
Salah satu langkah yang dapat diambil dalam kebijakan penguatan pertahanan maritim adalah peningkatan kerjasama antar lembaga terkait, seperti TNI AL, KKP, dan Kementerian Perhubungan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, “Kerjasama yang solid antar lembaga sangat diperlukan dalam menghadapi ancaman laut yang semakin kompleks.”
Selain itu, investasi dalam pengembangan teknologi dan perlengkapan militer yang canggih juga menjadi hal yang krusial dalam kebijakan ini. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan Nasional, Connie Rahakundini Bakrie, “Penggunaan teknologi dan perlengkapan militer yang canggih dapat membantu mengatasi ancaman laut dengan lebih efektif.”
Dengan adanya kebijakan penguatan pertahanan maritim yang baik, diharapkan Indonesia dapat mengatasi berbagai ancaman laut yang ada dan menjaga kedaulatan wilayah lautnya secara maksimal. Semua pihak perlu bersinergi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.